Buk Ketua (Zariana 2)

 

BUKAN main gaya Zariana sekarang, perempuan yang bermukim di Kampung Dukuh itu.

Dahulu, ia tak lebih dari seorang bawahan biasa. Datang dengan kepala tertunduk, pulang dengan wajah patuh. Tugasnya hanya manggut-manggut, mengiyakan apa pun keputusan atasan, dan sesekali menampilkan wajah ganda jika keadaan menuntut demikian.

Ia lihai membaca arah angin.

Tak banyak bicara, tetapi tahu kapan harus menyenangkan, kapan harus diam. Orang-orang dulu nyaris tak menyadari keberadaannya.

Kini, keadaan berbalik seratus delapan puluh derajat.

Perempuan yang sudah menginjak usia empat puluh tahun itu diangkat menjadi ketua di kampungnya. Jabatan yang bagi orang kota mungkin tak lebih dari posisi struktural kecil, tetapi bagi Zariana, dan bagi orang-orang Kampung Dukuh, jabatan itu seperti singgasana.

Sejak saat itu, gaya bicaranya berubah. Langkah kakinya berbeda. Cara memandang orang lain pun tak lagi sejajar.

Ia kini harus disapa dengan sebutan “Buk Ketua.”

Tidak boleh kurang, apalagi lupa.

Pernah suatu pagi, seorang anggota datang tergesa-gesa membawa berkas.

“Buk, ini laporan yang kemarin—”

“Buk Ketua,” potong Zariana.

Orang itu terdiam.

“Maksud saya, Buk Ketua.”

“Kenapa dari tadi kau tidak bilang begitu?”

“Maaf, Buk Ketua.”

“Jangan hanya minta maaf. Kau harus belajar menghargai orang.”

Lelaki itu menunduk. Berkas yang dibawanya dipeluk lebih erat.

Perkaranya selesai. Tetapi bagi Zariana, satu panggilan yang kurang terasa seperti penghinaan besar.

Orang-orang kemudian mulai mengerti. Sekali saja berjumpa tanpa embel-embel kehormatan itu, siap-siap menerima ceramah panjang yang dibumbui nada tinggi dan raut wajah masam. Tak jarang, pelakunya dicap sebagai masyarakat yang tak tahu adat dan tak bisa menghargai tokoh kampung.

Hidung Zariana kini kembang-kempis terutama ketika harga dirinya terusik.

Padahal, kalau dipikir-pikir, semua itu lebih mirip sandiwara kuasa daripada kewibawaan sejati.

Jangan sekali-kali mengusiknya.

Jika Zariana merasa tersinggung, tuduhan akan beterbangan. Entah benar, entah mengada-ada. Yang penting, luka harga dirinya terbalaskan. Rasa sakit hati mesti tuntas, meski harus mengorbankan nalar dan keadilan.

Orang-orang kampung, dengan suara setengah berbisik, menyebut gejala itu sebagai sindrom jabatan.

Maklum, kata mereka, Zariana memang belum pernah mencicipi kekuasaan sebelumnya.

Kampung Dukuh sendiri jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Untuk mencapainya, orang mesti memiliki kendaraan pribadi. Tak ada angkutan umum yang bersedia masuk terlalu jauh. Jalannya berupa jalan tanah yang cukup lebar, tetapi belum beraspal. Tanahnya lunak dan mudah amblas. Warga mengecor jalan itu seadanya, cukup agar motor dan pejalan kaki bisa melintas.

Udara di kampung ini dingin dan sejuk. Pepohonan tumbuh subur, hijau mendominasi pandangan. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Hidup mereka berputar pada musim.

Saat panen tiba, kampung seolah berpesta. Hasil bumi melimpah, dapur mengepul, dan senyum lebih mudah ditemui. Ketika musim tanam datang, warga kembali menghitung-hitung. Modal didapat dari koperasi, pinjaman dicatat, dan harapan ditanam bersama benih di ladang.

Di bagian pesisir, sebagian warga menggantungkan hidup sebagai nelayan. Mereka melaut dengan perahu sederhana, melawan ombak dan nasib.

Para orang tua di Kampung Dukuh sebenarnya menyimpan mimpi yang sama: menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin.

Sayangnya, mimpi itu sering berhenti di tengah jalan.

Jumlah anak yang berhasil menyandang gelar sarjana bisa dihitung dengan jari. Selebihnya berhenti di bangku sekolah menengah, bahkan ada yang putus sekolah.

Bukan karena mereka tak punya keinginan.

Kesempatanlah yang sering datang dengan alamat berbeda.

Di kampung itu, jika bukan adik, maka saudara. Jika bukan saudara, maka anak kemenakan. Begitulah polanya. Lapangan pekerjaan, jabatan kampung, hingga posisi dalam organisasi sosial hampir selalu berputar di lingkaran yang sama.

Zariana kebetulan mendapat kesempatan emas itu.

Ia diangkat menjadi ketua sebuah lembaga sosial yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Jabatan itu bukan sekadar membawa nama. Ada gaji tetap setiap bulan. Ada ruangan untuk diduduki. Ada orang-orang yang harus mendengar perintah.

Dan yang paling penting: ada kewenangan untuk memilih orang.

Di situlah masalah bermula.

Suatu hari, beberapa anak nagari datang membawa berkas lamaran. Mereka berpendidikan, memiliki pengalaman, dan sudah lama berharap mendapat kesempatan bekerja di kampung sendiri.

Salah seorang bahkan sudah menyiapkan berkas berhari-hari.

“Katanya ada penerimaan anggota baru, Buk,” katanya kepada Zariana.

“Ada.”

“Saya mau mencoba.”

“Silakan.”

Ia menyerahkan berkas.

Zariana menerimanya tanpa banyak bicara.

Beberapa hari kemudian, nama-nama yang diterima diumumkan.

Tak ada nama anak muda itu.

Tak ada pula beberapa nama lain yang secara pengalaman sebenarnya lebih layak.

Yang ada justru nama-nama yang sudah tidak asing lagi bagi Zariana.

Kerabat.

Adik ipar.

Anak kemenakan.

Orang-orang yang selama ini berada dekat dengannya.

Masyarakat sebenarnya sudah menduga. Mereka hanya berharap kali ini dugaan itu salah.

Ternyata tidak.

“Kenapa anak si Anu tidak diterima?” tanya seseorang di kedai.

“Katanya tidak memenuhi syarat.”

“Yang diterima memenuhi syarat?”

Orang itu diam.

Ia tak perlu menjawab.

Semua orang tahu.

Protes pernah dilayangkan. Gugatan pernah disuarakan. Tetapi hasilnya nihil. Periode berganti, wajah tetap sama.

Akhirnya warga memilih diam.

Pasrah.

Begitulah carut-marut jabatan di Kampung Dukuh.

Namun Zariana bukan satu-satunya penyebabnya. Ia hanyalah bagian dari sistem panjang yang sudah lama berurat akar.

Sejak dahulu, sistem kekerabatan memang mengakar kuat. Setiap kegiatan tahunan dimulai, wajah-wajah lama kembali muncul, memegang peran yang sama.

Pendidikan sering dijadikan alasan pembenar.

Padahal tak jarang, pendidikan itu pun diperoleh karena uluran tangan kerabat yang lebih dahulu berkuasa.

Sementara para petani dan nelayan, meski memiliki keinginan, tak punya akses dan sandaran.

Tak ada kerabat yang bisa membuka pintu.

Maka harapan pun tinggal harapan.

Ironisnya, para pemegang jabatan itu sering kali hanya berani berkuasa di lingkup kampung sendiri. Ketika harus bersaing di luar, langkah mereka tak lagi sepanjang ketika berada di rumah sendiri.

Di luar kampung, tak ada kerabat yang membantu.

Tak ada jalur pintas.

Di sanalah kemampuan diuji.

Dan di sanalah sebagian dari mereka tersungkur.

Itu cerita lama, kata orang-orang.

Namun cerita lama tak selamanya harus diwariskan.

Sebab jabatan seharusnya hanya memberi seseorang kewenangan untuk bekerja, bukan alasan untuk meninggikan suara.

Jabatan seharusnya membuat seseorang semakin pandai menimbang, bukan semakin mudah menuduh.

Dan kekuasaan, sekecil apa pun itu, seharusnya membuat manusia tahu bahwa suatu hari ia bisa kehilangan semuanya.

Termasuk sapaan “Buk Ketua.”

Sebab ketika jabatan itu selesai, orang akan kembali melihat siapa dirinya.

Bukan gelarnya.

Bukan kursinya.

Bukan pula orang-orang yang selama ini berdiri di belakangnya.

Hanya dirinya sendiri.